Talk:Q1823

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

Autodescription — Aceh (Q1823)

description: province of Indonesia, on the island of Sumatra
Useful links:
Generic queries for administrative territorial entities

This list of queries is designed for all instances of administrative territorial entity (Q56061). It is generated using {{TP administrative area}}.

🌎 Geography 🌎

👥 People 👥

🎭 Arts and fictions 🎭


See also

WikiProject Indonesia

Qanun Aceh[edit]

Penyusunan rancangan qanun ini antara lain bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Aceh serta meningkatkan budaya kegemaran membaca bagi Masyarakat Aceh. Dalam rancangan qanun ini diatur mengenai jenis-jenis perpustakaan di Aceh yang meliputi Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Dayah, Perpustakaan Gampong, Perpustakaan Masyarakat dan Pribadi, serta Perpustakaan Taman Bacaan Masyarakat. Ranqan ini, sambung M Jafar, juga mengatur jenis koleksi perpustakaan yakni tidak hanya meliputi karya tulis dan karya cetak tetapi juga meliputi karya rekam, karya non cetak dan non rekam dan/atau karya dalam bentuk digital. Selanjutnya, Ranqan tentang Cadangan Pangan. Penyusunan Ranqan ini merupakan amanah Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Provinsi diatur dengan peraturan daerah provinsi yang memperhatikan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah.

Ketiga, sambung M Jafar, adalah Ranqan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyusunan Ranqan ini merupakan perintah Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah.

Terakhir, Ranqan tentang Pertanahan. Rancangan Qanun Aceh ini merupakan amanah Pasal 144, Pasal 213 dan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengamanahkan agar disusun lebih lanjut melalui Qanun Aceh dengan pengaturan antara lain, mengenai hak-hak atas tanah, peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah.

Referensi
Sigupai News : Media Online Abdiya dan Aceh Sarahyuli (talk) 03:39, 16 January 2023 (UTC)[reply]